JAKARTA, KOMPAS –
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memperkuat kerja sama dengan berbagai
pihak untuk mengantisipasi potensi aksi teror. BNPT juga memprioritaskan
pengamanan lokasi yang rentan menjadi sasaran aksi teror menjelang akhir tahun
2015.
Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Saud Usman
Nasution mengatakan, prioritas pengnamanan yang dilakukan antara lain tempat
ibadah, tempat hiburan, hotel, pusat keramaian dan permukiman. “Pengamanan ini
melibatkan mulai dari otoritas keamanan, pemerintah daerah, hingga rukun
tetangga,” kata Saud. Prioritas wilayah pengamanan, lanjutnya, terutama di
wilayah yang pernah terjadi aksi teror, seperti Jakarta, Bali, Makassar, Ambon,
Aceh dan Papua.
Salah
satu lokasi yang membutuhkan perhatian ekstra adalah bandar udara sebagai pintu
lalu lintas orang dari sejumlah negara. Fasilitas media sosial juga tak luput
dari pengawasan untuk mengetahui pergerakan jaringan orang-orang yang diduga
berbahaya. Kapolri Jendral Badrodin Haiti juga mengatakan, Polri telah
memetakan lokasi-lokasi yang mendapat prioritas pengamanan, terutama menjelang
akhir tahun 2015 dan tahun baru 2016.
Ketua
Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj saat memimpin wisuda
Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Cirebon, Jawa Barat, Jumat, mengingatkan
masyarakat dan lulusan UNU agar tak tremakan agenda NIIS yang intoleran dan
tidak menggambarkan semangat Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. “Umat
Islam di Indonesia harus tenang dan bangga dengan prinsip-prinsip bangsa kita
sendiri yang membawa kedamaian,” kata Said yang juga Rektor UNU Cirebon.
Ia
mengungkapkan, agenda NIIS tahun 2017 adalah menguasai Asia dan pada 2022 ingin
mendirikan kekhalifan dengan ibu kota di sekitar Tajikistan atau Uzbekistan.
Said meminta umat Islam di Indonesia, utamanya kaum intelektual bersiap
menfhadapi isu-isu provokatif tersebut. “Jika NIIS masuk ke Indonesia, sikap
kita tegas, yakni menolak ajaran mereka,” ucapnya. Said mengutip ajaran KH
Hasyim Ashari, pendiri NU, yang mengatakan, membela tanah air wajib dilakukan
oleh individu.
Dalam
kesempatan yang sama, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad
Nasir menytakan, pihaknya berupaya menangkal radikalisme berkembang di lingkungan
perguruan tinggi. Nasir menyebutkan, Kemristekdikti bekerja sama dengan Polri,
TNI dan Kementerian Dalam Negeri. Kemristekdikti juga akan menanamkan wawasan
kebangsaan dan bela negara di lingkungan perguruan tinggi agar mahasiswa lebih
memahami nasionalisme dan kebinekaan.
Evi Elvina (TTN)
00000000402
Tidak ada komentar:
Posting Komentar